Jakarta, CNBC Indonesia – Pengamat ekonomi menilai pemerintah hendaknya tidak mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk peningkatan penyaluran kredit di tengah pandemi Covid-19. Sebab menurutnya, fokus saat ini bukan hanya penyaluran kredit, namun juga kualitas kredit.

Bila tidak waspada maka ada risiko peningkatan akal kredit bermasalah (NPL) yang mampu membahayakan industri perbankan.

“Justru mendapatkan bahaya pertama dengan adanya eksposur kredit, risiko, apabila meningkatkan kredit di tengah wabah Covid-19, ” ujar Penasihat Riset CORE, Piter A Redjalam  dalam Webinar Nasional, “Peran Istimewa OJK dalam Menjaga Sistem Keuangan di Tengah Gejolak Perekonomian Kelanjutan Pandemi COVID-19” seperti dikutip Minggu (26/7/2020).


Piter  pula menilai OJK  telah melakukan kelakuan yang tepat dalam rangka menuntaskan dampak dari pandemi Covid-19. Semenjak awal, OJK merespon dengan segera dengan cara pelonggaran restrukturisasi kredit.

“OJK paham risiko ke depan, dengan terbatasnya aktivitasnya ekonomi, tekanan likuiditas, riil, risiko terbesar adalah lonjakan kredit macet, ” ujarnya.

Hal ini menurutnya sepakat dengan kondisi saat ini, dalam mana dunia usaha umumnya menekan pengeluaran arus kas perusahaan. Negeri usaha ini menurutnya mengambil langkah-langkah seperti mengurangi biaya operasional, utamanya pemotongan gaji atau merumahkan personel.

“Banyak dunia usah korporasi yang benar-benar kehilangan perolehan. Di sisi lain mereka kudu membayar pengeluaran. Operasional, gas, sewa ruangan, biaya gaji pegawai & terakhir adalah cicil utang modal dan bunga, ” tegasnya.

[Gambas:Video CNBC]
(dob/dob)