Jakarta, CNBC Indonesia – Ada kabar bahagia untuk para-para Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun biasa dikenal Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena pemerintah berencana menaikkan gaji pokok, walaupun masih menunggu keputusan menteri terkait yakni, Gajah Keuangan Sri Mulyani selaku gajah negara.

Rencananya, pemerintah akan menghapuskan tunjangan dan meleburkan komponen tersebut menjadi hanya honorarium dan dua jenis tunjangan. Mengenai proses perumusan kebijakan ini menunjuk pada amanat pasal 79 dan 80 Undang-Undang Aparatur Sipil Negeri.

Rinciannya, tunjangan PNS seperti tunjangan suami istri, tumpuan anak, tunjangan jabatan, tunjangan kemampuan, tunjangan makan, tunjangan beras, tumpuan kemahalan akan disederhanakan.


Adapun formula gaji PNS nantinya akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab & pekerjaan. Sementara untuk tunjangan bakal didasarkan pada capaian kinerja per.

Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama BKN Paryono mengatakan nantinya tunjangan keluara dan tunjangan jabatan ini dimasukan dalam gaji.

“Perhitungan penghasilan menjadi tunjangan kinerja dan kemahalan saja, ” katanya pada CNBC, Rabu (02/12/2020).

Tunjangan kinerja didapatkan dari capaian kinerja, sedangkan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang sahih didaerah masing-masing. Jadi, tunjangan dengan ada hanya tunjangan kinerja & kemahalan.

Perombakan skema gaji juga akan mengubah sistem penggajian yang berbasis pangkat, lingkungan ruang, dan masa kerja menuju sistem penggajian yang berbasis dalam harga jabatan dan nilai lembaga.

Nilai jabatan maksudnya yakni penilaian yang diperoleh sebab hasil evaluasi jabatan yang men kelas jabatan atau tingkat jabatan yang selanjutnya disebut dengan kedudukan. Dalam aturan pangkat ASN sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 7/1977 tentang gaji PNS dengan telah diubah dengan PP 15/2019.

Selain itu, regulasi itu juga berhubungan dengan, Purnawirawan PNS, jaminan atau tabungan keadaan tua PNS, jaminan kesehatan, & lainnya.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan kebijakan penetapan penghasilan bergantung pada kondisi keuangan negara. Sehingga dibutuhkan upaya tambahan hati-hati dan didukung dengan hasil analisis dan simulasi mendalam.

Kebijakan penetapan penghasilan tersebut juga bergantung pada kondisi keuangan negara, sehingga dibutuhkanya upaya suplemen hati-hati dan didukung dengan buatan analisis dan simulasi yang mendalam.

[Gambas:Video CNBC]
(wia)