Jakarta, CNBC Indonesia – Pekan ini kabar baik datang di dalam daerah. Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa biaya vaksinasi Covid-19 akan ditanggung oleh negara.

Artinya, penduduk Indonesia akan mendapatkan vaksin gratis, tanpa terkecuali. Selan tersebut, presiden juga memastikan vaksin tidak akan berkaitan dengan status awak sebagai peserta BPJS Kesehatan.

“Dan juga perlu hamba ingatkan saya sampaikan bahwa mas vaksin nanti tidak dipungut kos alias gratis. Mungkin nanti hendak ada pemberitahuan dari puskesmas atau atau kelurahan mengenai kapan kita harus vaksinasi. Karena vaksinnya sudah ada di negara kita susunan mulai kapan, ” ujarnya pada acara penyerahan Bantuan Modal Kegiatan (BMK) kepada para pelaku UMKM di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, kemarin.


“Jadi vaksinasi itu untuk semua rakyat tidak terkecuali. Segenap supaya kita bisa kembali tumbuh normal, ” lanjut Jokowi.

Ia pun memastikan rumor yang bilang kalau vaksinasi cuma bagi mereka yang menjadi pengikut BPJS Kesehatan tidak benar.

“Dan juga tidak tersedia kaitannya dengan anggota BPJS. Membangun ada isu ini yang divaksin hanya yang memiliki kartu BPJS, ndak. Semuanya, seluruh warga bisa mengikuti vaksinasi tapi memang belakang diatur oleh kelurahan atau oleh puskesmas dari deket kita, ” kata Jokowi.

Patuh rencana, vaksinasi massal ini mau segera dimulai pada Januari tahun depan. Dengan jumlah penduduk Nusantara yang saat ini mencapai 182 uta orang, vaksinasi ini hendak dilakukan secara bertahap.

Untuk diketahui, 182 juta itu bukan jumlah seluruh penduduk tetapi hanya sekitar 67%-70% penduduk. Nilai ini di merupakan jumlah yang pas untuk mencapai kekebalan publik alias herd community .

“Kenapa minimal 70%? Supaya terdapat yang namanya kekebalan komunal, herd immunity. Misalnya kumpul 1 RT, 70% disuntik dan 30% belum itu sudah aman, ” terang dia.

Presiden telah menginstruksikan pada Menteri Keuangan Sri Mulyai Indrawati untuk melakukan realokasi anggaran supaya hal ini terlaksana. Kemungkinan gembung pemerintah akan melakukan salah mulia strategi yakni anggaran kementerian serta lembaga (K/L) di tahun depan.

Sekretaris Eksekutif Komisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Raden Pardede melahirkan realokasi pembiayaan akan dilakukan melalaikan anggaran kesehatan yang mungkin tidak akan terserap 100% di tarikh ini.

Anggaran vaksin di tahun depan juga mau berasal dari adanya pengurangan taksiran K/L di APBN Tahun Perkiraan 2021.

“Dari taksiran kesehatan sebagian dari sini (anggaran tahun 2020) akan kita bawa ke 2021. Karena ini untuk pembiayaan vaksin. Akan menambah sedang, akan merelokasi belanja K/L APBN ke sini (anggaran vaksin), ” jelas Raden dalam sebuah webinar.

Seperti diketahui, datang dengan 14 Desember 2020, taksiran kesehatan baru terserap Rp 46, 68 triliun atau 48, 54% dari pagu anggaran yang sejumlah Rp 96, 17 triliun.

(sef/sef)