Jakarta, CNBC Indonesia – Janji tambang PT Arutmin Indonesia, bani usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI) atau biasa dikenal dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Sundal Bara (PKP2B) akan berakhir pada 1 November 2020, namun datang saat ini pemerintah belum menyampaikan kepastian perpanjangan operasi karena sedang disusunnya Peraturan Pemerintah tentang Pengoperasian Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral serta Batu Bara.

Pekerja Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Kaidah Kelola Mineral dan Batu Bara  Irwandy Arif mengatakan sejalan dengan disusunnya PP sebagai aturan pengelola dari UU No. 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Keras kepala Bara (Minerba), kini Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM juga di proses verifikasi luas wilayah tambang Arutmin.

Hasil testimoni ini lah yang nantinya menjelma rujukan keputusan pemerintah terkait luas wilayah Arutmin pada saat Permisi Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dikasih. Berdasarkan data Ditjen Minerba Kementerian ESDM, luas tambang Arutmin zaman ini mencapai 57. 107 Hektar (Ha).


“Proses dikerjakan dengan baik, kontrol dari Menteri ESDM langsung dilakukan melalui Dirjen Minerba, bahkan saat ini di tahap verifikasi luas wilayah yang akan dikabulkan, ” tuturnya pada CNBC Indonesia.

Dia mengatakan, verifikasi ini tidak hanya melibatkan pihak pemerintah, tapi juga pihak independen yang lain sehingga dapat diperoleh hasil yang adil.

“Prosesnya padahal berjalan dan masih ada kurang hal yang dievaluasi dan diverifikasi pemerintah sebelum keputusannya dikeluarkan, ” ungkapnya.

Untuk mengambil keputusan perpanjangan atau tidaknya, menurutnya ada beberapa hal yang menjelma pertimbangan pemerintah yaitu Good Mining Practice , pengakuan negara yang harus meningkat dipadankan rezim perjanjian sebelumnya, luas daerah, dan lainnya.

“Selama mereka memenuhi syarat, PKP2B Generasi 1 tentunya akan berubah menjelma IUPK, ” ujarnya.

Berdasarkan Pasal 169A UU No. 3 tahun 2020 tentang Minerba, Kontrak Karya dan PKP2B dikasih jaminan perpanjangan menjadi IUPK jadi kelanjutan operasi kontrak/ perjanjian sesudah memenuhi persyaratan dengan mempertimbangkan pengembangan penerimaan negara.

Jalan peningkatan penerimaan negara dilakukan menggunakan pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak dan atau luas wilayah IUP sebagai kelanjutan operasi kontrak/ perjanjian sesuai rencana pengembangan seluruh provinsi kontrak atau perjanjian yang disetujui Menteri.

Lalu dalam Pasal 169B juga disebutkan kalau pemegang KK dan PKP2B di mengajukan permohonan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/ perjanjian dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi kepada Menteri untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan.

Artinya, kini wilayah izin usaha pertambangan khusus tidak lagi dibatasi maksimal 25. 000 hektar untuk mineral dan 15. 000 hektar untuk batu bara seperti yang ada pada UU Minerba sebelumnya, yaitu UU No. 4 tahun 2009.

[Gambas:Video CNBC]
(wia)