Jakarta, CNBC Indonesia  Sektor properti berpotensi balik menggeliat dan melanjutkan reli kehormatan sahamnya setelah muncul kabar sektor ini akan menjadi sektor dengan diperhatikan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta diuntungkan dengan adanya UU Omnibus Law Membangun Kerja (Ciptaker).

Meskipun bergerak cenderung terkoreksi pada perdagangan hari ini, Selasa (15/12), yang ditunjukkan dengan ruang properti yang anjlok 1, 48% seiring dengan Indeks Harga Bagian Gabungan (IHSG) yang masih terkoreksi 0, 09%, tapi selama sepekan terakhir perdagangan saham-saham properti lulus melesat.

Simak tabel berikut:


Bukti BEI mencatat, koreksi terparah di dalam perdagangan hari ini dibukukan sebab PT Ciputra Development Tbk (CTRA) yang anjlok 3, 83% namun apresiasi tertinggi dibukukan oleh PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) yang sukses menanjak 1, 74%.

Sebelumnya  CEO Lippo Karawaci John Riady mengatakan perusahaan menilai kebijakan pemerintah untuk memberikan hak kepemilikan properti untuk warga negara aneh dalam Omnibus Law dinilai sebagai pendorong positif bagi industri kekayaan dalam negeri.

“Omnibus law yang mengizinkan kepemilikan asing di dalam kampung. Ini reformasi yang sangat menguntungkan Lippo Karawaci, ” ujar John dalam paparan publik secara virtual, Senin (14/12/2020).

Sedangkan dalam sepekan terakhir, kenaikan termasif dibukukan oleh PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) yang sukses terbang 10, 29% sedangkan terpantau hanya dua emiten properti raksasa yang terkoreksi sepak terakhir yakni CTRA dan PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) yang masing-masing anjlok 4, 85% serta 2, 50%.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Andin Hadiyanto mengutarakan, sektor properti atau perumahan sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena Pemerintah meyakini sektor tersebut sangat strategis.

Oleh karenanya, sektor ini juga menjadi perhatian dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),

“Karena sektor properti sangat penting, melekat di berbagai dimensi, tidak hanya dimensi ekonomi, tapi pula dimensi sosial, keuangan dan serupa fiskal. Tujuan utamanya adalah buat mengurangi  backlog  [kekurangan] perumahan nasional, oleh karena itu akan banyak tambahan rumah yang bisa diakses masyarakat, khususnya buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), ” kata Andin dalam HUT KPR BTN ke-44 yang dikutip Senin (14/12/2020).

Menurutnya, dibutuhkan intervensi langsung sejak Pemerintah untuk MBR. Intervensi yang dilakukan Pemerintah mencakup sejumlah bagian antara lain mendorong  supply side atau ketersediaan dengan menyelenggarakan ketersediaan rumah, meningkatkan akses pembiayaan, harga rumah yang terjangkau serta program berkelanjutan.

Untuk itu, Kementerian Keuangan via Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sejumlah insentif fiskal dan alokasi anggaran belanja seperti Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Sandaran Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Sandaran Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Uang Alokasi Khusus Fisik (DAKF) mengikuti dana bergulir Fasilitas Pembiayaan.

TIM RISET CNBC INDONESIA

[Gambas:Video CNBC]
(trp/trp)