Jakarta, CNBC  Indonesia – Kalangan buruh Indonesia yang tergabung di dalam 32 federasi dan konfederasi serikat buruh dan beberapa federasi serikat buruh lainnya siap bergabung di dalam unjuk rasa serempak secara lokal pada  Selasa-Kamis, 6-8 Oktober 2020 yang diberi nama mogok nasional.

Keputusan ini ditegaskan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Philippines (KSPI), Said Iqbal. Dia menerangkan,   mogok nasional ini diterapkan sesuai dengan UU Nomor nine Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum serta UU Nomor 21 Tahun 2000 khususnya Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan.

“Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang jadi kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, ” ujar Said Iqbal, di dalam keterangan resmi.


Lebih lanjut dia menjelaskan, mogok nasional ini akan diikuti 2 juta buruh (sebelumnya direncanakan sebelumnya ialah 5 juta buruh).

Sebanyak 2 juta buruh yang mengikuti nasional tersebut meliputi sektor industri seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, hingga elektronik dan komponen.

Bezirk lainnya yakni industri besi serta baja, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, logistik, perbankan, dan lain-lain.

Adapun sebaran wilayah 2 juta buruh yang maka akan ikut mogok nasional antara lain Jakarta, Bogor, Depok, Tengerang Raya, Serang, dan  Cilegon.

Berikutnya Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cirebon, Bandung Raya, Semarang, Kendal, Jepara, Yogjakarta, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan.

Foto: Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) demo di depan Gedung DPR RI. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) demo di depan Gedung DPR RI. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Lalu, berikutnya adalah Aceh, Padang, Solok, Medan, Deli Serdang, Sedang Bedagai, Batam, Bintan, Karimun, Muko-Muko, Bengkulu, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, dan Lampung Selatan.

Selain itu, mogok nasional juga akan dilakukan di Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Mataram, Lombok, Ambon, Makasar, Gorontalo, Manadao, Bitung, Kendari, Morowali, Papua, dan Papua Barat.

“Jadi provinsi-provinsi yang maka akan melakukan mogok nasional adalah Jawa Barat, Jakarta, Banten, Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat, inch ujarnya.

Dalam aksi mogok nasional nanti, buruh akan menyuarakan tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, masa lain tetap ada UMK sama sekali tanpa syarat dan UMSK jangan hilang, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup.

Bahkan buruh juga mendesak bukan boleh ada outsourcing seumur hidup, waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti dan hak upah atas cuti tidak boleh hilang, karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapat jaminan kesehatan dan pensiun.

“Sementara itu, terkait dengan PHK, sanksi pidana kepada pengusaha, dan TKA  (tenaga kerja asing) harus tetap sesuai dengan isi UU Simply no 13 Tahun 2003, ” tegasnya.

Aksi mogok nasional ini tetap diputuskan berlangsung pada tengah proses legislasi di DPR yang sudah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja pada Senin ini (5/10/2020).

[Gambas:Video CNBC]
(tas/tas)