Jakarta, CNBC Indonesia – Pelaku usaha industri alas kaki  merespons rencana stimulus penurunan tarif listrik/penghapusan abodemen  listrik untuk zona industri yang diberikan sesuai arahan Presiden Jokowi. Namun, bagi industri skala besar rencana kebijakan itu tak ‘nendang’  karena sudah banyak industri yang PHK terutama pada industri alas kaki besar.

“Di industri yang luhur menengah, diskon tarif tidak berpengaruh kepada mereka. Prinsipnya kami sambut baik atas stimulus yang dikasih pemerintah. Namun saat ini di industri sepatu udah banyak gelombang PHK juga banyak karyawan dirumahkan sehingga masalahnya di core bisnisnya. Untuk stimulus bisa dibilang nggak nendang, ” jelas Wakil Ketua Ijmal Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Budiarto Tjandra dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Selasa, 28/07/2020).

Namun, dia tidak menggugat jika industri yang tergolong status menengah ke bawah akan cukup terbantu. Hal ini karena pabrik yang tergolong pada kelas tersebut hanya memakan biaya besar atau sekitar 10% untuk overhead. Sementara industri besar hanya memakai penerapan listrik di angka 3% dari total keseluruhan biaya.


“Kami sambut baik mengenai stimulus yang diberikan pemerintah untuk potongan (harga) tarif listrik. Ini akan berpengaruh ke industri sepatu terutama IKM setelah kami survey ke anggota, karena kebanyakan sudah stop atau beroperasi secara parsial, ” jelasnya.

Kebijakan menurunkan bea listrik diumumkan oleh Menteri tempat Perekonomian Airlangga Hartanto kemarin, Senin (27/07/2020). Ia menjelaskan subsidi ini diberikan atas permintaan pelaku industri yang meminta keringanan untuk pembalasan minimum tagihan listrik.

“Bila menggunakan charge PLN sebesar Rp 521, 7 miliar, namun yang terkait dengan bisnis Rp 2, 37 triliun sedangkan pabrik Rp 2, 7 triliun, sehingga total yang seharusnya mereka bayarkan nanti Juli-Desember sebesar Rp 5, 6 triliun, ” katanya.

“Namun apabila mereka tukar sesuai dengan penggunaan maka buat sosial itu mereka bayar Rp 235, 8 miliar, bisnis Rp 69, 7 miliar, dengan pabrik Rp 313, 3 miliar. Jadi total yang dibayar pengguna listrik baik sosial, bisnis dan pabrik sebesar Rp 618 miliar, ” tambah Airlangga.

Bekas Menteri Perindustrian itu menegaskan kalau aturan turunan terkait kebijakan itu akan segera dikeluarkan. “Jadi tersebut sudah diberikan kemudian segera PMK-nya (Peraturan Menteri Keuangan) dipersiapkan, ” katanya.

[Gambas:Video CNBC]
(hoi/hoi)