Jakarta, CNBC Indonesia awut-awutan Otoritas Kesehatan pada ibu kota China, Beijing, menghapus syarat pemakaian masker di asing ruangan bagi warganya. Pelonggaran preskripsi ini dilakukan setelah tidak tersedia laporan kasus baru selama 13 hari berturut-turut di Beijing.

Meski aturan sudah dilonggarkan, sebagian besar masyarakat masih tampak menggunakan masker di Beijing pada Jumat (21/08/2020). Dikutip dari Reuters mereka mengatakan memakai masker membuat itu merasa aman, sementara yang asing mengatakan masih menggunakan masker karena tekanan sosial.

“Saya bisa melepas masker kapan saja, tetapi harus melihat apakah orang lain menerimanya. Saya takut jika orang-orang melihat saya tidak menggunakan masker, ” kata salah seorang warga Beijing dikutip dari Reuters.


Ini adalah kala kedua otoritas kesehatan Beijing melonggarkan aturan penggunaan masker yang beberapa besar kondisinya telah normal sesudah dilakukan lockdown selama dua periode.

Pelonggaran pemakaian masker dalam China justru berbanding terbalik dengan Indonesia yang terus memperketat metode menggunakan masker. Bahkan di Jawa Barat dilakukan operasi razia masker dan pengenaan denda bagi yang tidak menggunakan masker. DKI Jakarta juga akan menerapkan denda untuk masyarakat yang tidak menggunakan kedok.

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jawa Barat menggelar proses penegakan kedisiplinan penggunaan masker pada objek wisata Pantai Pangandaran pada Sabtu (22/08/2020). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan pemakaian kedok dalam memutus penularan Covid-19, tenggat ditemukan obat dan vaksin buat virus ini.

“(Pandemi) COVID-19 ini pilihannya hanya menekan penularan melalui kedisiplinan, tidak ada lagi. Dan satu-satunya senjata melayani COVID-19 di Jabar adalah mencantumkan masker, ” kata Gubernur Jawa Barat sekaligus Ketua Gugus Perintah Jabar Ridwan Kamil dalam siaran resminya, Jumat (21/08/2020).

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar Nomor 60/2020, ada tiga tipe sanksi administratif yang tercantum di dalam Pergub Jabar Nomor 60/2020, yakni sanksi ringan, sedang, dan berat.

Sanksi ringan bersifat teguran lisan dan tertulis, sementara sanksi sedang berupa penyitaan KTP pelanggar atau melakukan kerja sosial hingga pengumuman terbuka. Untuk hukuman berat, pelanggar akan dikenakan denda administratif, penghentian sementara kegiatan, hingga pembekuan izin usaha.

“Denda administratif untuk sanksi mengandung (yakni) Rp 100 ribu datang Rp 500 ribu, ” kata pendahuluan Ridwan Kamil.

Dia meminta operasi gabungan penggunaan kedok ini tak hanya dilakukan dalam objek wisata atau pusat keramaian, melainkan juga di perdesaan. Pun di pusat keramaian, Kang Emil menyarankan untuk memperbanyak titik-titik operasi.

“Saya monitor jika di perkotaan relatif banyak (yang pakai masker), tapi ketika hamba pantau di perdesaan mungkin yang pakai masker hanya 30%, ” katanya

Selain Menerangkan, DKI Jakarta juga mengeluarkan Pergub Nomor 79 Tahun 2020 mengenai Penerapan Disiplin dan Hukum Aturan Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Dalam aturan itu, Gubernur Anies Baswedan, bakal meluluskan denda progresif bagi warga dengan tidak memakai masker di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi. Warga wajib memakai masker saat ada di luar panti. Bila tidak, sebagaimana ditulis pada Pasal 5, mereka akan dikenai sanksi dan denda sebanyak Rp 250 ribu. Namun, jika berulang, Pemprov akan memberlakukan sanksi ganda, bahkan hingga Rp 1 juta.

[Gambas:Video CNBC]
(hoi/hoi)