Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah menyusun berbagai langkah dan upaya dalam aksi lanjut adanya kewajiban PT Asabri (Persero) tentang Unfunded Past Service Liability (UPSL).

UPSL  adalah kegiatan masa lalu untuk Program Biaya pensiun atau Tabungan Hari Primitif Pegawai Negeri Sipil yang belum terpenuhi.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan menyusun rancangan penyelesaian ketentuan dan standar terpaut penyajian kewajiban jangka panjang program pensiun di Asabri.


“Melakukan review penyesuaian atas penggunaan anggapan serta metode perhitungan aktuaria beserta menyempurnakan kebijakan akuntansi pemerintah pusat untuk menggunakan nilai kewajiban jangka panjang pensiun, ” jelas Sri Mulyani saat melakukan rapat dengan Banggar, Selasa (25/8/2020) malam.

Selain itu, Sri Mulyani juga mengatakan untuk menindaklanjuti adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyertaan modal negara (PMN) pada Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya, Kementerian Keuangan juga hendak meminta sejumlah cara agar bisa menyuguhkan investasi secara permanen.

“Temuan BPK atas pelibatan modal negara [PMN] pada Asuransi Jiwasaraya dan Asabri. Kami akan minta Jiwasrya serta Asabri untuk merencanakan pemeriksaan masukan keuangan tahun 2020. Sehingga mampu mendukung penyajian investasi permanen di LKPP tahun 2020 secara jujur, ” ujar Sri Mulyani

BPK sebelumnya pernah berencana untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas kinerja Asabri, menyusul kerugian investasi yang dialami oleh kongsi asuransi untuk TNI dan Polri.

Anggota BPK Harry Azhar Azis mengungkapkan potensi kecelakaan negara dari kasus Asabri itu bisa lebih dari Rp 10 triliun.

“Ya [Kemungkinan berkisar Rp 10 triliun-Rp 16 triliun], ” ujar Harry dalam pesan elektroniknya menanggapi klarifikasi CNBC Indonesia, Rabu (15/1/2020).

Tatkala itu, Anggota BPK Achsanul Qosasi mengatakan salah satu agenda yang akan dibahas dalam sidang tersebut adalah pemeriksaan terhadap Asabri.

Sebab, dalam hasil audit yang dilakukan pada 2016, BPK menemukan adanya potensi kerugian negeri senilai Rp 637, 1 miliar.

“Mungkin saja [ada] pemeriksaan lebih sendat. Nanti diputuskan di Sidang BPK, ” kata Achsanul kepada CNBC Indonesia, Selasa (14/1/2020).

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan arah laporan keuangan pemerintah pusat tarikh 2019, BPK mencatat laporan keuangan BUMN per 31 Desember 2019 berjumlah 99 BUMN di mana 10 BUMN berekuitas negatif. Jadi pencatatan PMN sebesar Rp 0.

Dari laporan BPK tersebut, ada 10 BUMN secara ekuitas negatif. Dari 10 BUMN tersebut diantaranya ada PT Asuransi Jiwasrya dan PT Asabri (Persero).

PT Asabri (Persero) dengan kepemilikan pemerintah 100%, & dengan ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas minus Rp 6, 11 juta. Sementara PT Asuransi Jiwasraya, dengan kepemilikan pemerintah 100%, dan dengan ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas minus Rp 33, 66 juta.

[Gambas:Video CNBC]
(hoi/hoi)