Jakarta, CNBC Indonesia berantakan Pemerintah memberikan bantuan sosial kepada 13 juta orang. Bantuan ini berupa upah tambahan bagi para pekerja yang bergaji di kolong Rp 5 juta. Hal ini masuk ke dalam Program Perbaikan Ekonomi Nasional (PEN) yang disampaikan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Rabu (5/8/2020).

Sri Mulyani mengatakan ada kurang lebih 13 juta pelaku yang memiliki upah di kolong Rp 5 juta. Dengan demikian, anggaran yang akan dikeluarkan buat gaji di bawah Rp 5 juta per bulan ini kurang lebih senilai Rp 31, dua triliun.

“Kita kaji bantuan gaji kepada 13 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp 5 juta. Itu memakan anggaran Rp 31, 2 triliun, ” kata Sri Mulyani, pekan lalu.


Metode ini merupakan strategi  percepatan bayaran yang menurut Sri Mulyani dilakukan untuk melindungi masyarakat hingga meningkatkan kemampuan juga dalam menangani Covid-19.

Di hal belanja, Sri Mulyani menjelaskan akan ada tambahan bansos  (bantuan sosial) hingga Rp 30 triliun untuk 12 juta pelaku UMKM dan ultra mikro. Kemudian, bunga bantuan pembelian beras juga untuk 10 juta orang dengan perkiraan Rp 4, 6 triliun.

“Bansos tunai juga ditambahkan Rp 500 ribu dengan perkiraan Rp 5 triliun, ” paparnya.

Adapun total anggarannya untuk belanja ini semua menyentuh Rp 203 triliun. Diharapkan konsumsi masyarakat bisa pulih sehingga gaya beli juga terjaga.

“Pemerintah juga dorong belanja kementerian dan lembaga secara sektoral agar bisa dorong belanja pemerintah buat dukung pemulihan ekonomi, ” tegas Sri Mulyani.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menjelaskan, besaran pemberian insentif kepada tenaga kegiatan sebesar Rp 2, 4 juta per orang untuk empat kamar. Kendati demikian, mengenai skema pencairannya, masih difinalisasi oleh berbagai stakeholder.

“Apakah nanti dibayarnya sekali atau beberapa kali, itu sedang dibicarakan. […] Tapi, ini kita diskusi secara intens bagaimana realisasi yang cepat, ” jelas Febrio dalam gambar conference, Kamis (6/8/2020).

Febrio mengatakan, percepatan stimulus subsidi gaji ini bisa direalisasikan, secara begitu pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2020 tidak akan tumbuh negatif.

Pasalnya, apabila kemajuan negatif, artinya akan ada penggandaan jumlah angka pengangguran dan umum miskin.

“Kita tidak mau itu [terjadi]. Oleh karena itu ini lah yang kita kerjakan, ” jelas Febrio.

Ultra mikro

Selain pemberian subsidi perolehan kepada pegawai yang berpenghasilan pada bawah Rp 5 juta bola lampu bulan, pemerintah juga menyiapkan kurang stimulus baru, terutama untuk pengusaha ultra mikro.

Taat Febrio, stimulus kepada pengusaha ultra mikro itu nantinya bukan di dalam bentuk pinjaman, tapi dalam bentuk hibah atau santunan. Kendati demikian, skema tersebut juga sedang difinalisasi.

Sebelumnya pemerintah juga telah menitipkan dana di perbankan, baik bank milik negara maupun bank pembangunan daerah (BPD). Itu untuk membantu pelaku usaha mulai dari UMKM hingga korporasi yang terdampak virus Corona atau Covid-19.

Untuk penempatan derma di perbankan, Sri Mulyani merancang anggaran sebesar Rp 50 triliun yang ditempatkan pada Himpunan Bank Negara (Himbara) Rp 30 triliun dan BPD Rp 20 triliun. Untuk anggaran ke Himbara sudah diberikan semuanya pada akhir kamar lalu.

Adapun bank yang dimaksud ialah PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mendapatkan Rp 10 triliun, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) mendapatkan Rp 10 triliun, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) Rp 5 triliun, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) sebesar Rp 5 triliun.

Sedangkan untuk bank wilayah baru ada 7 BPD yang mengajukan dengan total anggaran Rp 11, 5 triliun. Artinya masih ada sisa Rp 8, 5 triliun untuk BPD dari mutlak anggaran yang disiapkan.

Dari total 7 BPD yang mengajukan, baru 5 yang disetujui dan sudah melakukan penandatangan perjanjian dengan Kementerian Keuangan. Sedangkan, 2 BPD lainnya masih dalam proses kaji dan evaluasi.

Secara rinci, tujuh bank daerah yang akan mendapatkan penempatan dana dan besarannya adalah:

BPD Jawa Barat Rp 2, 5 T

BPD DKI Rp 2 T

BPD Jawa Tengah Rp 2 T

BPD Jawa Timur Rp 2 T

BPD Sulawesi dan Gorontalo Rp 1 T

BPD Bali Rp 1 T (dalam evaluasi)

BPD Yogyakarta Rp 1 T (dalam evaluasi).

“Ini sudah siap untuk disalurkan yang tujuannya adalah mendorong ekonomi daerah, ” tegas Sri Mulyani.

Sebelunnya, Sri Mulyani  mengucapkan dalam program PEN masih ada anggaran Rp 48, 8 triliun yang akan ditempatkan kepada perbankan.

“Pemerintah meletakkan uangnya, penempatan dana di perbankan. Sekarang dimulai dengan Rp 30 triliun. Di dalam Perpres 78, ada Rp 78, 8 triliun, ” katanya,   melalui video conference, Selasa (7/7/2020).

Buat diketahui, pemerintah telah menempatkan biaya sebesar Rp 30 triliun pada empat Bank Himbara  dan dan Rp 11, 5 triliun pada BPD, sehingga tersisa Rp 37, 3 triliun dari plafon Rp 78, 8 triliun.

[Gambas:Video CNBC]
(tas/tas)